.jpg)
Komentar
ACEH TIMUR | Miliyaran rupiah anggaran desa akan digunakan untuk melaksanakan pelatihan satgas covid-19 yang diikuti oleh 2 peserta dari setiap desa se Aceh Timur terus menuai penolakan dari sejumlah LSM dan Masyarakat.
Ketua Lembaga Kajian Strategis dan Kebijakan Publik (LEMKASPA) Aceh Timur, Sanusi Madli turut mengomentari perencanaan kegiatan yang dinilai minim manfaat ini, bahkan anggaran yang dikeluarkan tidak sepadan dengan manfaat yang didapatkan.
"Dari informasi yang kami peroleh, setiap desa dianggarkan 10 juta untuk 2 orang peserta, di Aceh Timur ada 513 desa, dikalikan 10 juta, berapa miliyar anggaran yang tersedot hanya untuk kegiatan pelatihan peningkatan satgas covid 19, sementara ada banyak kebutuhan desa lainnya yang belum dapat dipenuhi karena keterbatasan anggaran," ujar sanusi, Kamis (19 Mei 2022).
Seharusnya anggaran desa yang terbatas dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mewujudkan kemandirian desa, penguatan ekonomi masyarakat paska pandemi serta program lainnya yang dapat membangkitkan kesejahteraan masyarakat desa.
"Wajar kalau banyak masyarakat yang menolak, karena memang anggaran desa itu sangat terbatas sementara masih ada rakyat miskin yang membutuhkan bantuan, masih banyak yang membutuhkan modal usaha, serta harapan terwujudnya ekonomi mandiri desa, kesejahteraan masyarakat desa masih jauh dari harapan, karena itu alangkah baiknya anggaran yang terbatas ini benar benar dimanfaatkan pada hal hal yang dapat mewujudkan desa mandiri dengan penguatan PAD, serta manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa," lanjut sanusi
Apdesi sebagai asosiasi pemerintahan desa, dapat segera melakukan upaya pembatalan kegiatan tersebut, serta dapat selalu aktif mengarahkan penggunaan anggaran desa agar tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap kemajuan desa.
"Kami berharap, apdesi perlu bersikap, jangan sampai masyarakat berpresepsi apdesi ikut berpartisipasi, dinas terkait juga kami rasa perlu bersikap tegas, upaya pencerahan serta edukasi masyarakat dan upaya penyelamatan uang rakyat perlu dilakukan secara bersama sama, baik apdesi, pemda, lsm, serta masyarakat itu sendiri," lanjut sanusi
Seharusnya kita semua berfikir bagaimana anggaran desa yang sangat terbatas ini, baik terbatas jumlah maupun terbatas waktu dapat dimanfaatkan sebaik baiknya untuk mewujudkan desa mandiri, penguatan PAD desa serta mewujudkan masyarakat sejahtera.
"Harusnya kita semua berperan aktif mewujudkan desa mandiri, jika PAD meningkat, tentu kita juga yang merasakan dampaknya, warisan yang baik untuk anak cucu, tinggalkan sejarah yang baik, bukan sejarah yang dikutuk, dimana anggaran digunakan untuk hal hal yang kurang bermanfaat sementara masih ada rakyat desa yang kelaparan, putus sekolah, pengangguran, dan persoalan sosial lainnya yang membutuhkan penyelesaian," tutup sanusi. (RZ)