Komentar
BANDA ACEH | Ketua Umum Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR), Teuku Indra Yoesdiansyah, SKM., SH., mempercayakan Mhd. Mukhlis, A.Md., sebagai Ketua Harian LASKAR.
Ketua Umum LASKAR, Teuku Indra Yoesdiansyah menyerahkan langsung Surat Keputusan (SK) kepada Mhd. Mukhlis, Jumat 29 Juli 2022, di Kantor DPP LASKAR, Jalan Juned Dusun Delima, Kelurahan Gampong Baro, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh.
Kepada media, Teuku Indra mengatakan, pengangkatan Mhd. Mukhlis sebagai Ketua Harian merupakan upaya penyegaran organisasi guna mendukung kinerja Aparat Penegakan Hukum serta memberikan Advokasi sosial kemasyarakatan, yang selama ini telah berjalan dengan baik.
"LASKAR akan terus hadir untuk masyarakat Aceh, kehadiran Ketua Harian baru LASKAR, mudah-mudahan bisa melanjutkan program kerja LASKAR yang selama ini telah berjalan dengan baik di Aceh khususnya," ujar Teuku Indra.
Teuku Indra percaya kehadiran Ketua Harian LASKAR yang baru mampu membangkitkan semangat LASKAR ke depan untuk terus mengadvokasi kepentingan masyarakat Aceh.
Penyerahan SK Ketua Harian itu dihadiri Sekretaris Umum LASKAR, Adia Nanda Putra, SH., beserta pengurus lainnya.
Sementara itu, Ketua Harian LASKAR Mhd. Mukhlis mengaku akan terus memperkuat kinerja Aparat Penegak Hukum khususnya dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Serambi Mekkah.
"Kita akan perkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, LASKAR akan terus mengadvokasi kepentingan masyarakat Aceh," ungkap pria yang akrab disapa Agam tersebut.
Selanjutnya, ia mengaku segera akan melakukan kunjungan dan silaturahmi dengan berbagai Instansi Penegakan hukum di Aceh, baik Polda Aceh, Kejati dan instansi Penegakan Hukum lainnya.
"Kita juga akan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Aceh, itu akan menjadi komitmen kita," katanya.
Mukhlis mengharapkan dukungan berbagai pihak, termasuk media agar upaya Penegakan hukum yang berkeadilan khususnya di Aceh, LASKAR dapat hadir sebagai kontrol kinerja Aparat Penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sehingga hukum dapat tegak di bumi Syariat Islam ini dengan benar dan baik, "Dengan dukungan berbagai pihak, kita berharap penegakan hukum bisa berjalan dengan baik dan maksimal demi menjadikan Aceh bebas dari korupsi," tegasnya.(Red)