Jembatan Buket Bata Ambruk: Masyarakat Pedalaman Menitip Asa Kepada PEMDA Aceh Timur

Iklan Semua Halaman


.

Jembatan Buket Bata Ambruk: Masyarakat Pedalaman Menitip Asa Kepada PEMDA Aceh Timur

Redaksi @ reaksinews.id
Jumat, 30 September 2022
Foto: Kodisi Akses Penghubung Kecamatan Julok dan Kecamatan Pante Bidari di Buket Bata, Aceh Timur, Jumat (30/9)

ACEH TIMUR | Bertahun-tahun menunggu janji yang tak pasti, jembatan penghubung Kecamatan Julok dan Kecamatan Pante Bidari di Desa Blang Glem (Buket Bata) Terkesan masih terabaikan oleh Pemerintah Aceh Timur dalam menyahuti asa (Aspirasi) masyarakat pedalaman, Jumat (30 September 2022)

Meskipun telah puluhan kali oleh Pemdes dan masyarakat Buket Bata menyampaikan persoalan jembatan tersebut kepada  sejumlah pihak baik mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah hingga pemberitaan di sejumlah media massa namun belum menuai hasil.

Informasi yang di himpun dari masyarakat setempat pasca ambruknya jembatan Buket Bata,  mengakibatkan sejumlah anak sekolah terpaksa Berlibur sebab melalui akses jalan lain menuju ke sekolah harus menempuh perjalanan yang terlalu jauh.

Camat Kecamatan Pante Bidari M.Jamil Saat di konfirmasi Jumat (30/09/2022) mengatakan terkait persoalan jembatan Buket Bata, dirinya sedang melakukan kordinasi dengan Pemerintah Daerah dan ia juga mengharapkan dukungan dari segala unsur pemangku kepentingan agar cepat terealisasi" ujarnya

Sementara itu Kepala Desa Buket Bata Zakaria memohon agar pemerintah segera memperbaikinya, dikarenakan sarana dimaksud merupakan satu-satunya akses terdekat menuju sekolah selain jalan utama menuju perkebunan warga dalam mencari rezeki" kata Zakaria.

Imum Gampong Tgk. Fadli  menambahkan, “Jembatan kita ini udah benar-benar kritis dan semakin parah, hendaknya pemerintah daerah segera menanggapi dan memperbaikinya. Sangat dikhawatirkan akan terus memakan korban sebagaimana berlaku sebelumnya,

Sejak ambruknya jembatan tersebut,  masyarakat pedalaman Aceh Timur berharap serta menitipkan "Asa"  kepada DPR dan Pemerintah Daerah supaya terealisasi secepatnya. Sehingga berdampak akan terhambatnya akses perekonomian masyarakat dan menjadi kendala terhadap anak-anak menuju ke sekolah.(Razali)