Komentar
JAKARTA | Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan banyak pihak yang turut mendukung proses hukum terhadap tersangka kasus tindak pidana korupsi, Lukas Enembe.
Sebagaimana diumumkan ke publik, KPK telah melakukan penangkapan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dan tersangka swasta RL, selaku Direktur PT TBP.
Sejak proses itu dimulai hingga penanganan situasi di Papua tidaklah mudah dan kerja-kerja KPK dituntut profesional dengan memperhatikan hak asasi manusia.
Berpandukan prosedur hukum, KPK telah melaksanakan tugas pokoknya sebagamana diatur dalam hukum, serta peraturan perundang- Undangan, KPK juga tunduk dan taat terhadap asas-asas pelaksanaan tugas pokok komisi pemberantasan korupsi
“Ini adalah peristiwa yang sangat bermakna bagi pemberantasan korupsi di Indonesia." Hadirnya KPK ke Papua, sebagai titik terjauh negeri, berupa “peringatan” untuk seluruh pelaku korupsi dan bukti kehadiran negara untuk keadilan masyarakat Indonesia di Papua,” kata Firli, Sabtu (14/1).
Kehadiran KPK sebagai lembaga penegak hukum negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua (LE), mendapatkan dukungan seluruh tokoh masyarakat setempat, melalui berbagai dukungan yang dilaporkan kepada KPK, diantaranya;
Pertama dari tokoh adat Kabupaten Tolikara, Esap Bogu yang mengirimkan pesan dukungan melalui lini masa, bahwa seluruh Papua sangat mengucapkan terimakasih kepada KPK, atas komitmennya dalam pemberantasan korupsi.
Kedua, Pendeta Joop Suebu, Ketua Persekutuan Gereja-gereja Jayapura yang turut menyampaikan dukungannya atas penangkapan terhadap LE.
"Joop Suebu juga menghimbau, hendaknya APH, KPK RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kepolisian dapat menegakan hukum di tanah Papua, menindak tegas para pejabat yang tersangkut dan terindikasi kasus korupsi. Sebab korupsi dapat menyengsarakan seluruh masyarakat dan ummat Tuhan,” demikianbunyi pernyataan sikapnya.
Selanjutnya, Babor Bagabol, Ketua LMA Kabupaten Mamberamo Tengah mengutuk, Apapun indikasi korupsi dan selalu mendukung penegak hukum terhadap pelaku korupsi ditanah Papua.
“Bersama-sama jaga keamanan, Papua harus bersih dari korupsi dan NKRI harga mati,” sebut Babor.
Sementara Insan Muda Papua, Samuel Yube, Ketua DPD KNPI Kabupaten Keerom." Menundukung sepenuhnya penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku, khususnya terpidana korupsi. Saya mengajak masyarakat Kabupaten Keerom untuk tetap menjaga keamanan serta tidak mudah terprovokasi”.
Sedangkan Ketua DPP KNPI Haris Pratama juga ikut memberikan pandangan, pentingnya partisipasi pemuda untuk perdamaian pasca penindakan terhadap Gubernur Papua.
“Kita harus yakin bahwa Pak Lukas akan baik-baik dan dapat mengikuti segala mekanisme sesuai prosedur di KPK, Yakinlah bahwa proses hukum akan ditegakan seadil-adilnya, dan pembangunan harus berlanjut demi kesejahteraan Papua,” kata Haris.
Didasari latar belakang tersebut, maka proses penegakan hukum yang telah dijalankan sesuai peraturan berlaku, serta dilihat dari sedikitnya dimensi perjalanan sebagai berikut:
1. Selama ini kita sudah sering mendengar bahwa masyarakat Papua mengeluhkan bagaimana anggaran dana otonomi khusus yang begitu besar tapi efek kesejahteraan nya sangat kecil bagi rakyat Papua secara umum;
2. Data-data statistik tentang ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa memang itulah yang terjadi ketika “Elit-elit” daerah menggunakan dana transfer pusat untuk berpesta Pora. KPK telah menghentikan pesta Pora ini dilakukan oleh siapa pun dan kapan pun;
3. Terlalu sering, mungkin karena jarak dan situasi Papua yang jauh dari pusat pemerintahan, pemberitaan dan pengawasan.
“Elit-elit” daerah Papua memainkan isu dan opini politik untuk membenarkan tindakan-tindakan pencurian uang negara, seolah-olah perampokan, korupsi yang mereka lakukan itu untuk rakyat dan atas nama rakyat.
Faktanya, tidak ada pembangunan, apalagi keadilan sosial yang tercipta dalam koalisi korupsi tersebut. Kecuali kemiskinan dan kesengsaraan. Sebagaimana mengutip kata-kata pope francis mengatakan 'Korupsi dibayar oleh Kemiskinan (corruption is paid by the poor).
4. Pada perjalananya KPK sungguh berhati-hati, karena menjaga masyarakat Papua, artinya harus memberantas korupsi, sekaligus memastikan keamanan. Papua papua harus tetap dalam damai. Selama proses kerja, sejumlah pernyataan atas klaim potensi konflik berskala luar biasa diarahkan kepada KPK.
Sejatinya KPK tidak mau terjebak atas klaim itu, karena pedoman hukum berlaku dan prinsip menjunjung tinggi HAM adalah bagian dari komitmen kerja profesional KPK. Siapa pun yang melanggar hukum dan melakukan korupsi akan dikejar oleh KPK di mana pun dan kapan pun.
5. KPK ingin secara khusus menyampaikan terima kasih dan “cinta” kepada masyarakat Papua karena telah memberikan dukungan yang luas terhadap langkah-langkah KPK selama ini, tidak saja soal penangkapan tersangka LE, juga kepada pejabat-pejabat lain yang bermasalah dimata hukum.
6. KPK berterimakasih, apresiasi, penghargaan atas koordinasi sinergi yang baik dari seluruh aparatur negara yang terlibat, baik itu Kepolisian, TNI, Badan intelijen Negara, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan segenap komponen bangsa lainnya.
"Tanpa mereka mustahil KPK bisa sempurna dalam tugas dengan tingkat kesulitan yang luar biasa ini, sebagai upaya penegakan hukum. Ini juga adalah kabar baik bagi semua, bahwa selama kita bersatu, bisa melakukan penegakan hukum sebesar apapun tantangan yang ada di depan mata.
7. KPK, sekali lagi mengingatkan kepada siapa pun, di mana pun, bahwa apabila tindakan korupsi terus dilakukan, maka KPK akan temukan alat buktinya dan segera melakukan penindakan berdasar kekuatan hukum dan peraturan perundang-undangan.(Red)