Barcode BBM: Politisi Partai Aceh, Minta Pemerintah Jangan Buat Kegaduhan

Iklan Semua Halaman


.

Barcode BBM: Politisi Partai Aceh, Minta Pemerintah Jangan Buat Kegaduhan

Redaksi @ reaksinews.id
Minggu, 19 Maret 2023
Foto: Tgk Muhammad Yunus, Anggota DPR Aceh Fraksi Partai Aceh (19/3)

ACEH TIMUR | Tgk. M. Yunus (Abon) Anggota DPR Aceh Fraksi Partai Aceh  minta pemerintah pusat tidak membuat kegaduhan dikalangan masyarakat, Aceh selalu menjadi "Percobaan" setiap program dan peraturan. Pengisian BBM menggunakan Barcode salah satunya, sementara di provinsi lain masih sistem manual, Minggu 19 Maret 2023)

Tgk Muhammad Yunus mengatakan, Pemerintah pusat acap kali membuat kegaduhan masyarakat melalui berbagai program dan aturan yang digagas, sementara dampak terhadap rakyat tidak lagi menjadi acuan dan pertimbangan,

Pemberlakuan sistim "Barcode" dalam pengisian BBM disemua SPBU mengundang kegaduhan masyarakat. Sejatinya Aceh kerap kali menjadi "Kelinci Percobaan" Seperti BBM dan sejumlah program lain. 

Sementara di daerah lain masih Manual sebagai mana sebelumnya," Sedangkan pada kenyataannya, Aceh adalah daerah Penghasil (Produksi) Minyak, kata Tgk Yunus.

Selaku wakil rakyat," Saya minta kepada pemerintah pusat lebih cermat menyikapi setiap kebijakan dan aturan yang akan diberlakukan. Sehingga aturan tersebut tidak menjadi Polemik dan bumerang terhadap masyarakat banyak, 

Seharusnya Pemerintah pusat bersikap adil dalam setiap kebijakan dan jangan hanya Aceh saja yang selalu menjadi destinasi percobaan melalui penerapan sejumlah aturan. Sehingga kesannya terasa bagaikan salah satu daerah yang didiskriminasi, ungkap Politikus Partai Aceh Asal IDI Cut, Aceh Timur.

Sudah barang tentu dan selayaknya Pemerintah Pusat "Mengkhususkan Kendaraan (mobil-mobil) yang tidak diharuskan ada barcode, terutama sekali dalam kondisi tertentu seperti Armada Pemadam Kebakaran, Ambulance dan lain seumpamanya. 

Dikarenakan kendaraan tersebut kerap dibutuhkan masyarakat secara tiba-tiba dan sifatnya mendesak." Pemerintah Pusat harus mengkhususkan mana mobil yang harus ada barcode dan mana yang tidak perlu,

Dan perlu diperhatikan juga, setiap kendaraan yang melayani kedaruratan, sudah pasti dibutuhkan dalam waktu tidak berjadwal dan sifatnya mendesak. Mohon kesenjangan tersebut dipertimbangkan, tegas Tgk M. Yunus.(Razali)