.jpg)
Komentar
BIREUEN | Sejumlah besar Keluarga Terkeluar dari Kelompok Penerima Manfaat (KPM) BPNT, PKH dan BLT BBM, Masyarakat mempertanyakan Pemdes. Keuchik Kecamatan Jeunieb mendesak, Pj Bupati Bireuen Mengevaluasi dinas terkait, Apakah Dinsos Kabupaten Bireuen Tidur sedari awal tahun, Senin (12 September 2022)
Menyingkapi kegaduhan masyarakat dan kesenjangan tersebut, Ketua Apdesi Kecamatan Jeunieb, Anwar M. Ali kepada reaksinews.id menyampaikan, sepertinya melalui penyaluran BLT BBM "Pemerintah telah menciptakan Kegaduhan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu", Keterbatasan Angaran Dana Desa sangat tidak mungkin dapat menampung untuk pos bantuan kepada masyarakat yang tersisih dari pos Bansos Kementerian,
Dari sejumlah 43 Desa dalam Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, diantaranya ada Gampong (Desa) yang masyarakatnya sama sekali tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan BLT BBM. Sedangkan yang lainya bervariasi dari 100-san KK, 80, 40, bahkan ada yang "Miris" dengan jumlah berkisar antara 4 sampai 1 KK sebagai KPM dalam satu Gampong,
Sebagaimana yang terjadi di Gampong Lueng Teungeoh, dari sejumlah 262 KK, hanya 2 Keluarga yang terdata dalam bansos BLT BBM, sementara di Gampong Sampo Ajad yang jumlah KK lebih banyak lagi "Tidak Seorangpun" terdata sebagai KPM, Apakah Dinsos Bireuen Tidur sedari awal tahun hingga sekarang ???
Lanjut Anwar, selaku pimpinan Pemerintah Gampong (Keuchik) tidak luput dari berbagai pertanyaan yang dilontarkan masyarakat. Sungguh diluar dugaan, masyarakat mendatangi rumah seraya mempertanyakan, mengapa mereka "Terkeluar" (Tersisih) dari data sebagai KPM Bansos ??
Sedangkan sebelumnya terdaftar dan hingga saat ini masih mengantongi ATM Bansos (BPNT) anehnya diantara masyarakat ada yang secara langsung menyalakan "Pemerintah Gampong" Kenapa data KPM kami di utak-atik, sehingga tercoret dari penerima bantuan BLT BBM ???
Keuchik Anwar mengulangi ucapan yang dipertanyakan masyarakat kepadanya.
Sekiranya ada aturan maupun ketentuan dari Kemensos, sejatinya hal tersebut disampaikan kepada kami selaku "Keuchik" oleh instansi atau dinas terkait, sebagi tindak-lanjut dari aturan yang ditetapkan kementerian (Kemensos)
Sehingga tidak terjadi kesenjangan antara Pemdes dengan masyarakat, sejatinya Pemkab Bireuen dalam hal ini Dinsos "Bek Meumada Weit-weit Sila di Kantoe" (Jangan cuma duduk menyilang kaki dikantor), jelaskan mekanisme yang perlu ditempuh menyangkut pendaftaran Bansos baik BPNT, BLT BBM dan PKH,
Tolong lah "Dinsos" jangan jadikan Kami (Pemdes) bak umpama tumbal amukan masyarakat. Sepengetahuan saya, hingga saat ini belum ada apapun informasi yang disampaikan baik Lisan, maupun melalui sebuah instruksi dalam bentuk surat secara resmi oleh Dinsos Kabupaten Bireuen kepada pemerintah Gampong
" Apalagi secara langsung dalam bentuk Sosialisasi, sedangkan disetiap kecamatan ada perwakilan dinas (TKSK, Koordinator PKH)
" Sayangnya ketika dipertanyakan, pihak dinsos selalu mengatakan itu program dari pusat (Kemensos) bukankah mereka merupakan perwakilan disetiap Kabupaten/Kota, Kenapa mesti membuang badan dan dimana tanggung-jawab tugas jabatan yang disandang ??? Anwar kembali mempertanyakan
Kami mewakili pemerintah desa (Keuchik) khususnya kecamatan Jeunieb, meminta Pj Bupati Bireuen, Bapak Aulia Sofyan, S.Sos, M.Si mengevaluasi pimpinan "Dinsos" setempat yang dinilai hanya sebatas bekerja diruangan berhawa dingin semata,
" Sedangkan di sejumlah besar desa setiap kecamatan dalam kabupaten Bireuen, banyak masyarakat miskin yang "Menjerit" tidak tersentuh program bantuan, tersisih, Terkeluar dan teranianya dibalik program dengan aneka "Sistem" yang tidak pernah disosialisasikan sebelumnya, tegas Ketua Apdesi Kecamatan Jeunieb penuh harap. (Red)