JAKARTA,REAKSINEWS.ID | Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan Daud, kembali mengingatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera merealisasikan rencana pengembangan Bandara Malikussaleh di Aceh Utara, Aceh. Seruan ini disampaikannya dalam rapat kerja bersama Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8 Juli 2025).
Dalam forum tersebut, Ruslan Daud—yang akrab disapa HRD—menyampaikan bahwa kendati kunjungan dan peninjauan terhadap Bandara Malikussaleh telah berulang kali dilakukan oleh jajaran Kemenhub di periode sebelumnya, hingga kini belum ada wujud konkret dari rencana pengembangannya.
“Janji terus hanya janji. Anehnya, saat pembahasan muncul anggaran dengan angka yang jelas, tapi setiap tahun hilang begitu saja. Ini mengindikasikan ketidakkonsistenan dalam komitmen membangun infrastruktur penting di wilayah strategis,” tegas HRD di hadapan Menteri Dudy.
Ruslan menekankan, keberadaan Bandara Malikussaleh sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh Utara, terlebih kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Lebih lanjut, politisi asal Aceh itu juga menyebutkan bahwa sinergi antara pusat dan daerah saat ini sangat memungkinkan untuk mendukung pembangunan. Apalagi, Bupati Aceh Utara yang baru dinilai memiliki semangat dan komitmen tinggi dalam memajukan daerah.
“Pengembangan Bandara Malikussaleh harus segera menjadi prioritas. Transportasi udara yang representatif bukan hanya mendukung konektivitas, tapi juga menjadi katalisator utama untuk sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata,” ungkap Ruslan.
Rencana pengembangan Bandara Malikussaleh telah bergulir dalam beberapa tahun terakhir. Namun, ketiadaan kejelasan alokasi anggaran dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan APBN membuat proyek ini mandek. Ruslan berharap, di bawah kepemimpinan Menteri Dudy, program ini tidak lagi sekadar wacana.
“Kami minta Kemenhub benar-benar serius menindaklanjuti. Rakyat Aceh Utara butuh bukti, bukan sekadar janji,” pungkasnya.(**)