BIREUEN,REAKSINEWS.ID | Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Munawal Hadi, S.H., M.H., menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen di Kantor Kejaksaan Negeri Bireuen, Senin (14 Juli 2025).
Kunjungan Pimpinan DPRK ke Kejaksaan dalam rangka Silaturahmi mempererat sinergi antarlembaga dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna memperkuat pembangunan dan stabilitas di Kabupaten Bireuen.
Rombongan DPRK dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Bireuen, Junaidi, S.H., didampingi Wakil Ketua I Surya Dharma, S.H., Wakil Ketua II Muslem Abdullah, serta Sekretaris Dewan, Said Abdurrahman, S.Sos. Rombongan disambut hangat oleh Kajari bersama sejumlah pejabat di lingkungan Kejari Bireuen.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak mendiskusikan berbagai isu strategis dan aktual yang tengah dihadapi daerah, termasuk rencana kerja sama formal antara DPRK dan Kejaksaan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang akan dijadwalkan dalam waktu dekat. MoU ini diharapkan menjadi landasan bagi penguatan koordinasi dalam hal pendampingan hukum dan sinergi kelembagaan.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini sebagai bentuk kemitraan dan komunikasi yang konstruktif antara lembaga legislatif dan penegak hukum. Harapan kami, koordinasi seperti ini bisa terus ditingkatkan untuk kepentingan masyarakat Bireuen,” ujar Kajari Munawal Hadi.
Kajari juga menekankan pentingnya membangun kolaborasi antarinstitusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum dan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan komunikasi yang terbuka, diyakini setiap permasalahan dapat dicarikan solusi bersama secara cepat dan tepat.
Sementara itu, Ketua DPRK Junaidi menyatakan komitmen pihaknya untuk terus menjalin hubungan baik dan terbuka dengan seluruh unsur Forkopimda. Menurutnya, kerja sama legislatif dan yudikatif merupakan elemen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan responsif.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan dialog terbuka. Selain isu-isu hukum dan pengawasan, kedua belah pihak juga menyinggung tantangan pembangunan ke depan, termasuk perlunya penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program strategis daerah.
Silaturahmi antara Kejari dan DPRK ini menjadi bagian dari agenda besar Forkopimda Bireuen dalam menciptakan suasana pemerintahan yang harmonis, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.(**)