JAKARTA,REAKSINEWS.ID | Menghadapi musim kemarau 2025, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat sinergi lintas sektor guna menjaga ketahanan pangan nasional. Strategi utama yang dijalankan adalah percepatan pembangunan jaringan irigasi dan program pompanisasi di sentra-sentra produksi pertanian.
Langkah ini disampaikan dalam rapat koordinasi nasional di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/6/2025), yang dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri PUPR Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Menurut Menteri Pertanian Andi Amran, periode Juni hingga Oktober diperkirakan menjadi puncak musim kemarau, dengan curah hujan yang sangat minim. Situasi ini berisiko menghambat aliran irigasi, menurunkan luas tanam, hingga menyebabkan gagal panen di sejumlah daerah.
“Musim kemarau adalah titik kritis bagi sektor pertanian. Tapi justru di saat seperti ini, kita tidak boleh kehilangan momentum produksi. Tahun lalu saat El Nino, produksi malah meningkat dua juta ton, berkat pompanisasi. Tahun ini strategi itu harus kita lanjutkan dan maksimalkan,” ujar Amran.
Rp 12 Triliun untuk Irigasi
Sebagai upaya konkret, Presiden Joko Widodo telah menyetujui pengalokasian anggaran sebesar Rp 12 triliun untuk penguatan infrastruktur irigasi di lahan pertanian seluas 2 juta hektare. Dari jumlah itu, 851.000 hektare akan difokuskan untuk optimalisasi lahan (OPLAH), 1 juta hektare untuk sawah tadah hujan, dan 500.000 hektare untuk lahan baru.
Amran juga menyoroti ketidaksinkronan pembangunan irigasi di masa lalu, di mana pembangunan jaringan primer oleh pemerintah pusat kerap tidak diimbangi oleh pembangunan jaringan sekunder dan tersier oleh pemerintah daerah. Akibatnya, meski bendungan dan saluran air dibangun dengan biaya besar, distribusi air ke lahan petani tetap tersendat.
“Triliunan rupiah sudah digelontorkan, tapi luas tanam stagnan di angka 10 juta hektare tiap tahun. Ke depan, pembangunan irigasi harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari pusat ke daerah,” tegas Amran.
Pompanisasi di 80 Ribu Titik
Program pompanisasi, lanjut Amran, telah menjangkau 80.000 titik di seluruh Indonesia, termasuk di luar Pulau Jawa. Ia menegaskan pentingnya pendataan ulang lokasi pompanisasi serta sinergi antar lembaga dan pemerintahan di semua tingkatan.
“Pompanisasi bukan solusi darurat, tapi strategi jangka menengah untuk menjaga kestabilan produksi pangan di tengah tantangan perubahan iklim,” ujarnya.
Dukungan Infrastruktur dari KemenPUPR
Menteri PUPR Dody Hanggodo menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh penguatan irigasi pertanian sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025, yang memperluas kewenangan pemerintah pusat dalam membangun jaringan irigasi sekunder dan tersier.
“Dulu kewenangan kami terbatas, tapi sekarang sudah diperjelas. Kami siap bergerak cepat, terutama di titik-titik yang sudah didata bersama Kementan,” kata Dody.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah, khususnya kepala dinas pertanian dan dinas pekerjaan umum di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Tanpa dukungan daerah, kami juga tidak bisa bekerja optimal. Mereka yang paling tahu kondisi lapangan,” tambahnya.
Kemendagri Dorong Peran Daerah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak seluruh kepala daerah agar aktif mendukung program ini. Ia menekankan bahwa kolaborasi antarpemerintah sangat penting untuk menjaga stabilitas produksi beras selama musim kemarau.
“Program ini membuka ruang bagi kepala daerah yang punya kepedulian dan anggaran untuk memperbaiki jaringan irigasi di wilayah masing-masing. Ini sangat krusial bagi petani,” ujar Tito.
Ia juga menginstruksikan seluruh kepala dinas terkait untuk segera turun ke lapangan memantau kondisi lahan dan ketersediaan air, serta menggelar rapat internal guna menyiapkan langkah-langkah antisipatif.
“Setelah rapat ini, saya minta semua kepala daerah segera mengecek kondisi wilayah masing-masing. Kita akan evaluasi secara berkala,” tegas Tito.
Ketahanan Pangan sebagai Prioritas
Dengan kerangka kerja terpadu dan dukungan anggaran yang signifikan, pemerintah optimistis produksi pangan, khususnya beras, dapat tetap terjaga meski di tengah tekanan musim kemarau. Kolaborasi lintas sektor dan komitmen daerah menjadi kunci keberhasilan program ini.(**)