Foto: Ilustrasi
BANDA ACEH,REAKSINEWS.ID | Masyarakat di berbagai daerah, terutama wilayah dengan potensi sumber daya alam, tengah ramai membicarakan skema pembiayaan hingga Rp3 miliar yang ditawarkan melalui Koperasi Merah Putih. Namun, penting untuk dipahami sejak awal: ini bukan hibah, bukan dana bantuan pemerintah, dan bukan uang gratis. Ini adalah pinjaman usaha produktif—dengan kewajiban pengembalian sesuai ketentuan perbankan.
Berbeda dengan persepsi umum yang berkembang, skema ini dirancang untuk mendorong tumbuhnya usaha riil masyarakat, terutama sektor produktif seperti pertanian, perikanan, hingga pertambangan rakyat. Dana yang ditawarkan merupakan hasil kerja sama koperasi dengan sejumlah bank nasional seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, yang juga bertindak sebagai pihak penyalur dan pengawas pinjaman.
“Ini bukan dana segar yang langsung cair begitu saja. Setiap pengajuan akan melalui kajian kelayakan usaha dan mekanisme perbankan yang ketat,” ujar salah satu pengurus Koperasi Merah Putih wilayah Aceh.
Peluang Bagi Usaha Pertambangan Rakyat
Salah satu sektor yang diharapkan tumbuh lewat program ini adalah pertambangan rakyat, terutama di desa-desa yang selama ini hanya menjadi penonton dari eksploitasi sumber daya alam mereka sendiri.
Dengan akses pembiayaan ini, koperasi lokal didorong untuk:
- Membentuk kelompok usaha pertambangan rakyat (KUPR),
- Mengakses alat berat atau teknologi pengolahan tambang berskala kecil-menengah,
- Mengurus legalitas usaha seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP),
- Membangun tata kelola hasil bumi yang mandiri dan berkelanjutan.
“Bayangkan jika warga desa tidak hanya menjadi buruh tambang, tapi mampu mengelola tambang secara legal dan profesional. Ini bisa menjadi titik balik perekonomian desa,” ujar pakar koperasi dan pengembangan desa (red).
Limit Bukan Berarti Dana Cair
Banyak yang salah kaprah mengira bahwa angka Rp3 miliar akan langsung cair. Faktanya, pencairan dana dilakukan bertahap, dengan batas awal maksimal sekitar Rp500 juta, tergantung pada kelayakan rencana usaha dan analisa risiko.
Peran koperasi di sini adalah sebagai fasilitator dan penghubung, bukan sebagai lembaga pencair dana. Semua proses—dari pengajuan, penilaian, hingga pencairan—tetap mengikuti aturan dan standar perbankan.
Perlu Pemahaman, Bukan Sekadar Antusiasme
Di tengah antusiasme masyarakat, Koperasi Merah Putih juga mengingatkan akan risiko gagal bayar. Masyarakat diminta berhati-hati agar tidak gegabah menandatangani kontrak pinjaman tanpa memahami isi dan kewajiban di dalamnya. Sebab, jika usaha gagal dan tidak ada kemampuan bayar, bisa berdampak pada aset desa atau bahkan anggaran desa (APBDes) yang dijadikan agunan.
“Kesuksesan program ini sangat tergantung pada keseriusan warga membangun usaha nyata. Jangan hanya tergiur angka, tapi tidak siap menjalankan bisnisnya,” ujar pengurus koperasi lainnya.
Mendorong Kemandirian Ekonomi Desa
Dengan pemahaman dan perencanaan yang tepat, skema pembiayaan ini diyakini bisa menjadi jalan menuju kemandirian ekonomi desa. Tidak hanya menjual hasil alam mentah ke pihak luar, masyarakat kini berkesempatan mengelola dan mengolahnya sendiri, dengan tata kelola yang lebih baik dan hasil ekonomi yang lebih adil.
“Pesannya sederhana: pahami dulu sebelum melangkah. Jangan asal percaya. Tapi kalau serius dan paham caranya, ini peluang besar,” tutup pakar Koperasi.(**)