Foto: Azmi, Kabag Prokopim Bireuen (19/6)
BIREUEN,REAKSINEWS.ID | Permohonan audiensi yang diajukan oleh Gabungan Organisasi Wartawan Liputan Bireuen ke Pemerintah Kabupaten Bireuen hingga kini belum mendapat kepastian. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya di kalangan jurnalis, mengingat surat tersebut telah dilayangkan beberapa waktu lalu, namun terkesan menguap di meja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakab Bireuen.
Berita sebelumnya
Miris! Surat Audiensi Wartawan Menguap di Meja Prokopim Bireuen | https://www.reaksinews.id/2025/06/miris-surat-audiensi-wartawan-menguap.html
Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Prokopim Setdakab Bireuen, Azmi, membantah bahwa pihaknya mengabaikan surat permohonan tersebut. Ia menegaskan bahwa audiensi wartawan telah masuk dalam daftar agenda Bupati, namun belum dapat dijadwalkan karena padatnya aktivitas kepala daerah sepanjang bulan Juni.
“Permohonan audiensi bukan diabaikan atau menguap, hanya saja jadwal Bapak Bupati memang sangat padat. Tapi, sudah kami list dalam buku agenda kegiatan bulan Juni ini,” ujar Azmi melalui pesan WhatsApp, Kamis (19/6/2025).
Azmi juga berharap agar keterlambatan dalam merespons tidak disalahartikan sebagai bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap insan pers.
“Semoga keterlambatan ini tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kami tetap menghargai peran media dalam membangun daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Azmi menyebutkan bahwa dirinya telah melakukan komunikasi langsung melalui sambungan telepon dengan Ketua Gabungan Organisasi Wartawan Kabupaten Bireuen, Yusri, S.Sos., M.Sos., untuk menjelaskan situasi yang terjadi.
Audiensi yang diajukan wartawan sejatinya bertujuan untuk mempererat sinergi antara pers dan pemerintah daerah, serta membahas dinamika peliputan dan pola komunikasi yang lebih terbuka. Namun, belum adanya kepastian waktu pelaksanaan memunculkan kesan kurang responsif dari pihak pemerintah.
Sementara itu, sejumlah jurnalis menyatakan kekecewaannya atas minimnya atensi dari Prokopim, yang seharusnya menjadi penghubung utama antara kepala daerah dengan insan media.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian kapan audiensi tersebut akan digelar. Kalangan wartawan berharap, komunikasi antara pemerintah dan media tidak berhenti hanya di jalur birokrasi, tetapi juga diwujudkan dalam keterbukaan dan kemitraan yang sejati.(**)