Foto: Bupati Bireuen, H. Mukhlis,.ST Menerima Penghargaan Opini WTP dari Kepala BPK Perwakilan Aceh (23/5)
BANDA ACEH,REAKSINEWS.ID | Pemerintah Kabupaten Bireuen kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini menandai komitmen berkelanjutan pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Jumat (23/5/2025), yang dihadiri langsung oleh Bupati Bireuen, H. Mukhlis, S.T., bersama Ketua DPRK Bireuen, Penjabat Sekda, Kepala BPKD, dan Sekretaris DPRK.
Kepala BPK Perwakilan Aceh, Andri Yogama, dalam sambutannya menegaskan bahwa opini yang diberikan didasarkan pada empat kriteria utama, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh, BPK memberikan opini WTP kepada 3 kota dan 13 kabupaten di Provinsi Aceh, termasuk Kabupaten Bireuen. Kami mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang baik dan berharap capaian ini dapat terus dipertahankan,” ujar Andri.
Atas pencapaian ini, Bupati Bireuen menyampaikan terima kasih kepada BPK RI atas pemeriksaan yang dilakukan secara profesional dan independen. Ia menilai proses pemeriksaan merupakan bentuk pengawasan konstruktif yang mendorong peningkatan tata kelola keuangan daerah.
“Kami menerima hasil pemeriksaan ini dengan penuh tanggung jawab. Rekomendasi dan temuan yang disampaikan akan kami tindak lanjuti secara sistematis melalui Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun,” ujar Bupati Mukhlis.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur di bidang pengelolaan keuangan serta memperkuat sistem pengendalian intern. “Langkah ini penting agar pengelolaan keuangan ke depan semakin akuntabel dan kualitas pelayanan publik terus meningkat,” ucapnya.
Capaian opini WTP ini merupakan refleksi atas upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam membangun sistem keuangan yang kredibel dan bertanggung jawab kepada masyarakat.(**)