ACEH UTARA,REAKSIHEWS.ID | Ketua Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Aceh Utara, Muhammad (Rimung Buloh), melayangkan kritik keras terhadap sikap Balai Wilayah Sungai (BWS) yang dinilai bungkam terhadap sejumlah persoalan krusial dalam proyek strategis nasional (PSN) Waduk Krueng Keureuto. Ia mendesak agar pemerintah pusat turun tangan langsung mengatasi persoalan yang kian meresahkan masyarakat.
“Bungkamnya BWS bukan hanya mencederai semangat transparansi publik, tapi juga memperlihatkan lemahnya keberpihakan birokrasi terhadap masyarakat terdampak proyek ini,” tegas Rimung dalam keterangannya kepada media, Senin (1/7).
Proyek yang digadang-gadang sebagai salah satu infrastruktur vital pengendali banjir dan penopang irigasi di Aceh ini, menurut Rimung, justru menyisakan banyak persoalan di lapangan. Salah satunya terkait kompensasi lahan yang belum tuntas, serta dampak sosial terhadap warga yang dinilai diabaikan tanpa solusi yang jelas.
“Sebagai insan pers yang menjunjung kepentingan publik, kami tidak bisa tinggal diam. Warga sudah lama mengeluhkan persoalan ganti rugi lahan yang tidak kunjung selesai. Mereka kehilangan mata pencaharian, tetapi tidak mendapat kejelasan. Komunikasi dari pihak pelaksana proyek pun nyaris nihil,” ujarnya.
Rimung menyebut diamnya BWS sebagai bentuk pembiaran atas keresahan warga. Ia menilai absennya komunikasi publik dari lembaga yang mestinya bertanggung jawab justru memperuncing ketidakpercayaan rakyat terhadap negara.
“Proyek ini dibiayai oleh uang rakyat. Ironis jika pelaksanaannya justru melukai rakyat,” katanya.
Desak Presiden Turun Tangan
Dalam sikap tegasnya, Rimung mendesak Presiden Prabowo Subianto bdan kementerian terkait untuk segera turun tangan. Ia menilai penyelesaian persoalan ini tak lagi bisa diserahkan kepada instansi pelaksana di daerah yang terkesan abai.
“Ini bukan sekadar masalah teknis konstruksi. Ini soal tanggung jawab negara terhadap hak-hak rakyatnya. Presiden perlu melihat langsung bagaimana proyek yang diklaim strategis ini justru menyisakan luka sosial di tengah masyarakat Aceh,” ungkap Rimung.
Sebagai organisasi profesi yang menaungi para jurnalis di Aceh Utara, APPI merasa memiliki tanggung jawab moral untuk terus menyuarakan ketimpangan yang kerap luput dari sorotan media arus utama.
“Pers harus menjadi garda terdepan dalam membela hak publik. Jangan sampai proyek-proyek besar yang mengatasnamakan pembangunan justru menjadi catatan kelam sejarah pembangunan Aceh,” tandasnya.
Seruan kepada Seluruh Insan Pers
Rimung juga mengajak seluruh jurnalis di Aceh dan nasional untuk turut mengawal isu ini secara kritis dan berimbang. Ia menilai keberadaan media sangat krusial dalam memastikan akuntabilitas proyek-proyek besar di daerah.
“Negara harus hadir, birokrasi wajib terbuka, dan media harus bersuara. Ini bukan hanya tugas kami sebagai pewarta, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai bagian dari masyarakat sipil,” pungkasnya.
Catatan Redaksi: Hingga berita ini diturunkan, pihak BWS belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai persoalan yang disebutkan. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.(Ril)